UPG KKP

Pemberitahuan Perbaikan Sistem Lapor Gratifikasi Online

 

 


 

Mohon maaf, saat ini Sistem Lapor Gratifikasi Online UPG KKP sedang mengalami kendala.

Gratifikasi sementara waktu dapat Anda laporkan secara manual melalui email kepada Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dengan formulir yang dapat Anda unduh di sini.

 


 

Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas dan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP di PPN Karangantu

Sosialisasi Pembangunan Integritas di PPN KarangantuSosialisasi Pembangunan Budaya Integritas dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di Lingkungan KKP dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2017 di Ruang Pertemuan PPN Karangantu yang dihadiri oleh sebanyak 48 orang pegawai di lingkungan PPN Karangantu.

Materi sosialisasi pada sesi pertama, yaitu Pembangunan Budaya Integritas disampaikan oleh Inspektur V, Drs. Cipto Hadi Prayitno yang membahas tentang butir-butir arahan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait integritas. Semenjak KKP dipimpin oleh Ibu Susi Pudjiastuti, KKP masuk ke dalam era perubahan dan beliau siap memimpin perubahan tersebut. Mindset ASN KKP harus diubah dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang berpikiran sempit dan picik. Perubahan tersebut dimulai dari dibangunnya integritas para pegawai (individu) sehingga para individu yang berintegritas ini nantinya akan mampu membawa organisasi berintegritas pula. Hal ini senada dengan butir kedua arahan Bu Susi bahwa KKP adalah integritas, di mana setiap ASN KKP harus selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji dan bermartabat serta menjaga akuntabilitas dengan good attitude dan appropriate manner. Disampaikan pula bahwa KKP telah bertransformasi menjadi kementerian yang disegani dan diperhitungkan, maka mental positif dan sikap sportif harus terus ditingkatkan. Menjadi pegawai di KKP perlu melakukan pengabdian panjang yang tidak selesai begitu saja setelah menteri atau pejabatnya sudah tidak bertugas lagi. Untuk itu perlu komitmen dan dedikasi yang dapat ditunjukkan melalui ketaatan pada proses dan sistem, bukan hanya bergantung pada orang lain. Semua program KKP yang dilaksanakan harus transparan, bersih, bebas kick back, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengalokasian dan penggunaan anggaran harus jelas efisien, dan tepat sasaran. Dalam butir menteri tersebut disampaikan pula bahwa seluruh jajaran KKP harus memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, perlu melakukan studi, perbandingan, dan evaluasi yang jujur untuk memastikan kemanfaatan program yang dilaksanakan KKP.

Selengkapnya: Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas dan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP...

Prakonvensi SKKNI Bidang Penyuluhan Antikorupsi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapatkan undangan dari Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK RI untuk hadir dan membahas Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Penyuluhan Antikorupsi yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 25 s.d. 26 Juli 2016 di Hotel Harris, Tebet, Jakarta Selatan. Prakonvensi ini dihadiri sedikitnya 100 orang peserta dari 41 Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah (KLOP).

KPK memandang perlu menyusun SKKNI ini sebagai upaya pencegahan korupsi dengan melibatkan seluruh elemen bangsa sesuai dengan kedudukan dan kapasitas masing-masing dengan melihat besarnya kebutuhan masyarakat akan pembelajaran antikorupsi yang sistematis, efektif, tepat sasaran dan terukur sehingga dapat berperan dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu KPK perlu menyediakan materi dan panduan pembelajaran antikorupsi yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembelajaran antikorupsi secara mandiri dan untuk memastikan agen-agen perubahan dari berbagai elemen bangsa (penyuluh) memiliki kompetensi untuk melakukan penyuluhan secara efektif.

Pelaksanaan Rakornas Pengendalian Gratifikasi 2016

Peserta Rakornas Pengendalian Gratifikasi 2016 Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Gratifikasi 2016 dilaksanakan pada 31 Oktober s.d. 3 November 2016 di Hotel Aston Bogor. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan KPK RI dengan dihadiri peserta sebanyak 130 orang terdiri dari ketua dan anggota Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dari 28 kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah (KLOP).

Tujuan dilaksanakannya Rakornas Pengendalian Gratifikasi adalah untuk meningkatkan fungsi dan peran UPG serta memperkuat sinergi pencegahan korupsi melalui penguatan sistem dan pengendalian gratifikasi.

Rangkaian Rakornas Pengendalian Gratifikasi terbagi menjadi 5 sesi utama, yaitu Diskusi Seputar Gratifikasi (Gratification Update), Team Building (outbound), workshop, Diskusi Penguatan Pengendalian Gratifikasi, dan Seminar Membangun Spirit Perjuangan Melawan Gratifikasi.

Selengkapnya: Pelaksanaan Rakornas Pengendalian Gratifikasi 2016

Workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional I Tahun 2016

Workshop Kolaborasi TI Nasional I 2016

Kegiatan rutin Tunas Integritas berupa Workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional dilaksanakan di Mandiri University Campus, Banjarmasin selama tiga hari yaitu pada tanggal 14 s.d. 16 Maret 2016. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama KPK RI dengan TI sebagai tindak lanjut dari Workshop Tunas Integritas sebelumnya pada Tahun 2015 yang dilaksanakan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang bertajuk Workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional I Tahun 2016 ini dihadiri oleh 47 Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah (KLOP) di antaranya terdapat 29 KLOP baru yang bergabung dalam gerakan pembangunan budaya integritas nasional.

Selengkapnya: Workshop Kolaborasi Tunas Integritas Nasional I Tahun 2016

Halaman 1 dari 4