Latar Belakang Perlunya Pengendalian Gratifikasi di KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan unsur pelaksana pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat terlepas dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal KKP, baik dalam hubungan pelaksanaan tugas maupun kerja sama.

Terkait dengan hubungan pelaksanaan tugas maupun kerjasama, hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam kegiatan sehari-hari adalah adanya pemberian gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pasal 12B ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, telah menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan KKP dan mewujudkan good governance and clean government yang amanah, transparan, dan akuntabel, maka Menteri Kelautan dan Perikanan telah mengatur pelaporan gratifikasi di lingkungan KKP melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan gratifikasi yang melibatkan pegawai KKP, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan, gratifikasi merupakan hal yang mungkin sulit dihindari. Hal ini penting untuk dibudayakan di lingkungan KKP sebagai suatu proses bagi pegawai KKP yang mempunyai harkat, martabat, dan citra yang tinggi dalam hubungan kerja dengan mitra dan para pemangku kepentingan.

Mengingat hal tersebut di atas dan dengan memerhatikan perkembangan modus gratifikasi yang terjadi saat ini di lingkungan pengelola negara, dipandang perlu untuk mengatur hal-hal yang lebih rinci terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di lingkungan KKP dalam bentuk Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KKP yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan selaras dengan Pedoman Perilaku (Code of Conduct) serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungan KKP.

Definisi Gratifikasi dan Dasar Hukumnya

Pengertian Gratifikasi menurut Penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan yang Mengatur Gratifikasi

  1. Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya".
  2. Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK".

Penjelasan Aturan Hukum

Pasal 12 UU No. 20/2001:

  1. Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar: 
  2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
  3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Pelapor Gratifikasi

Penyelenggara Negara yang Wajib Melaporkan Gratifikasi sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi :

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim.

Pejabat Negara Lainnya :

  1. Duta Besar;
  2. Wakil Gubernur;
  3. Bupati / Walikota dan Wakilnya;
  4. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis: Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD;
  5. Pimpinan Bank Indonesia;
  6. Pimpinan Perguruan Tinggi;
  7. Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer;
  8. Jaksa;
  9. Penyidik;
  10. Panitera Pengadilan;
  11. Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek;
  12. Pegawai Negeri.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi :

  1. Pegawai pada : MA, MK;
  2. Pegawai pada L Kementrian/Departemen &LPND;
  3. Pegawai pada Kejagung;
  4. Pegawai pada Bank Indonesia;
  5. Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II;
  6. Pegawai pada Perguruan Tinggi;
  7. Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP;
  8. Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil;
  9. Pegawai pada BUMN dan BUMD;
  10. Pegawai pada Badan Peradilan;
  11. Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI;
  12. Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II.

Mekanisme Pelaporan Gratifikasi

1. Skema Pelaporan Gratifikasi

Silakan klik pada gambar untuk memperbesar.

Skema Pelaporan Gratifikasi


2. Laporan Gratifikasi

Setiap Wajib Lapor Gratifikasi wajib menyampaikan laporan dalam hal:
a. telah menolak suatu pemberian gratifikasi;
b. telah menerima gratifikasi; dan/atau
c. telah memberikan gratifikasi.

Gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG KKP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa gratifikasi tersebut.

Laporan gratifikasi sekurang-kurangnya memuat:
a. identitas pelapor, terdiri dari nama dan alamat lengkap, jabatan, unit kerja, alamat email dan/atau nomor telepon;
b. bentuk dan jenis praktik gratifikasi yang telah dilakukan, yaitu penolakan, penerimaan, pemberian dan/atau pemberian atas permintaan;
c. spesifikasi wujud dari benda gratifikasi, contohnya uang, tiket perjalanan, dan sebagainya;
d. waktu dan/atau rentang waktu dan lokasi dilakukannya praktek gratifikasi;
e. nama pihak/lembaga pemberi, penerima atau peminta gratifikasi;
f. nilai/perkiraan nilai materi dari benda gratifikasi; dan
g. dokumen kelengkapan pendukung lainnya.

UPG KKP berhak meminta informasi lebih lanjut kepada Wajib Lapor Gratifikasi dalam rangka klarifikasi jika diperlukan.


3. Media Pelaporan Gratifikasi

Pelaporan gratifikasi disampaikan melalui Sistem Pengendalian Gratifikasi Online melalui website ini. Apabila di tempat Wajib Lapor Gratifikasi tidak dapat terhubung dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Online, maka pelaporan disampaikan secara langsung atau melalui dropbox Pelaporan Gratifikasi atau melalui pos menggunakan formulir penolakan, penerimaan, pemberian dan/atau permintaan gratifikasi sesuai format yang telah ditetapkan dengan tujuan kepada:

Media Pelaporan Gratifikasi

UPG KKP
Gedung Mina Bahari III Lantai 5
Jln. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110
No. Faks: 021-46662111
No. Telepon: 0811989011 (untuk konfirmasi)