UPG KKP

KKP mendapatkan Penghargaan UPG Terbaik

Penghargaan GratifikasiKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai “Kementerian dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik Tahun 2014“. Penghargaan tersebut diberikan oleh Pimpinan KPK, Adnan Pandu Praja dan diterima oleh Sekretaris Jenderal KKP R.Syarif Widjaja di Yogjakarta, Selasa 9 Desember 2014.

 

Penghargaan tersebut merupakan suatu hasil usaha nyata Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya Mewujudkan KKP Yang Transparan, Bersih, Melayani Tanpa Korupsi.

Dapat dikatakan demikian, mengingat Unit Pengendalian Gratifikasi baru ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 26 Juni 2014.

Selengkapnya: KKP mendapatkan Penghargaan UPG Terbaik

KPK meluncurkan Aplikasi GRATis (Gratifikasi Informasi dan Sosialisasi)

Launching GRATisUPG KKP mendapatkan undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri Peluncuran Aplikasi “GraTis” KPK dan Recharging Unit Pengendalian Gratifikasi Instansi, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2014 bertempat di Studio I Epicentrum XXI, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Aplikasi ini bernama GRATis (Gratifikasi: Informasi dan Sosialisasi). Secara rinci, aplikasi ini digambarkan dalam sebuah Taman Gratifikasi yang memiliki sejumlah fitur-fitur yang bermanfaat, antara lain: Apa Gratifikasi, Hukum & Batasan, Contoh Kasus, Pelaporan, Buku Pintar, Pengendalian Gratifikasi, Peran Kita, serta Games.
Dan fitur-fitur yang disajikan itu juga melibatkan interaksi para penggunanya. Misalnya fitur Contoh Kasus, para pengguna akan berperan sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan dan dihadapkan dalam sejumlah situasi pemberian gratifikasi.

Selengkapnya: KPK meluncurkan Aplikasi GRATis (Gratifikasi Informasi dan Sosialisasi)

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Ditjen PSDKP


Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi lingkup Ditjen PSDKPDalam rangka pengenalan dan sosialisasi mengenai gratifikasi dan pengendaliannya, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen PSDKP pada tanggal 11 Agustus 2014 di Ruang Rapat Arwana, Lantai 14, Gedung Mina Bahari II, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Pejabat tingkat Eselon II, III dan IV, serta Pelaksana di lingkup Ditjen PSDKP dengan narasumber dari UPG KKP.

Dalam pembukaan acara disampaikan bahwa pelaporan gratifikasi perlu dilakukan oleh penyelenggara negara atau PNS di lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi melalui gratifikasi di lingkungan Ditjen PSDKP, ungkap Sekretaris Jenderal Ditjen PSDKP, Ir. Ida Kusuma Wardhaningsih. 

Selengkapnya: Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Ditjen PSDKP

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Tingkat Eselon I Lingkup KKP

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di salah satu unit eselon I.Sebagai wujud tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/KEPMEN-KP/2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, masing-masing kepala unit kerja tingkat eselon I lingkup KKP secara aktif telah melaksanakan sosialisasi mengenai gratifikasi kepada seluruh jajaran pegawai negeri dan penyelenggara negara di lingkungan kerjanya.

Selengkapnya: Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Tingkat Eselon I Lingkup KKP

Mengenal Gratifikasi

Latar Belakang Pengaturan Gratifikasi

Pada prinsipsipnya gratifikasi bersifat netral dan wajar, namun gratifikasi dapat dianggap sebagai suap bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan oleh petugas, baik dalam bentuk barang atau bahkan uang. Hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Potensi korupsi inilah yang berusaha dicegah oleh peraturan undang-undang. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Peny­elenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki, maka sebaiknya Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut segera melaporkannya pada KPK untuk dianalisis lebih lanjut.

Selengkapnya: Mengenal Gratifikasi

Halaman 3 dari 4