UPG KKP


Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dibentuk dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui gratifikasi di lingkungan KKP serta melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KKP sebagaimana diatur dalam Permen KP tersebut terdiri dari UPG KKP serta UPG Unit Kerja Eselon I dan UPG Unit Pelaksana Teknis (UPT), dengan tugas sebagai berikut: 


A. Tugas UPG KKP

Tugas UPG KKP sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/KEPMEN-KP/2017 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:

  1. Menyiapkan perangkat kerja dan fasilitas terkait pengendalian gratifikasi, mulai dari penerimaan laporan gratifikasi sampai dengan pengiriman surat keputusan Pimpinan KPK kepada Pelapor serta penyimpanan salinan bukti penyetoran uang yang diterima dari Pelapor gratifikasi apabila diputuskan oleh KPK menjadi milik Negara;
  2. Mendiseminasikan/mensosialisasikan kebijakan KKP terkait dengan gratifikasi kepada Pegawai Kementerian dan Penyelenggara Negara di lingkungan KKP, Mitra Kerja, Pihak Ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya bersama dengan Tunas Integritas KKP;
  3. Menerima, memverifikasi, dan mereviu laporan gratifikasi;
  4. Melakukan evaluasi bersama KPK atas efektivitas dari kebijakan terkait gratifikasi dan pengendaliannya di lingkungan KKP;
  5. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian gratifikasi kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang dapat digunakan sebagai salah satu management tools.

B. Tugas UPG Eselon I dan UPG UPT

Unit Pengendalian Gratifikasi pada unit kerja Eselon I dan UPT mempunyai tugas:

  1. Melakukan pencatatan terhadap laporan gratifikasi yang diterima, selanjutnya dikirimkan kepada UPG KKP paling lambat 5 (lima) hari kerja;
  2. Mencantumkan larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada setiap penugasan dan pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa;
  3. Memasang larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada tempat yang memberikan pelayanan publik;
  4. Membuat surat edaran larangan pemberian/penerimaan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pada hari raya keagamaan;
  5. Melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing, Mitra Kerja, Pihak Ketiga, dan pihak lainnya mengenai pengendalian gratifikasi; dan
  6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan gratifikasi yang disampaikan pelapor dari unit kerjanya ke UPG KKP, terbatas pada jumlah dan substansi yang dilaporkan, dengan berkoordinasi dengan UPG KKP.