Gunakan aplikasi gol.kpk.go.id untuk lapor gratifikasi yang lebih mudah..!       Identifikasi area-area rawan gratifikasi pada kegiatan-kegiatan unit kerja sebagai pencegahan/mitigasi risiko terjadinya peristiwa gratifikasi.       Laporkan progres mitigasi gratifikasi yang telah dilakukan kepada UPG KKP.  

Launching GRATisUPG KKP mendapatkan undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghadiri Peluncuran Aplikasi “GraTis” KPK dan Recharging Unit Pengendalian Gratifikasi Instansi, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2014 bertempat di Studio I Epicentrum XXI, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Aplikasi ini bernama GRATis (Gratifikasi: Informasi dan Sosialisasi). Secara rinci, aplikasi ini digambarkan dalam sebuah Taman Gratifikasi yang memiliki sejumlah fitur-fitur yang bermanfaat, antara lain: Apa Gratifikasi, Hukum & Batasan, Contoh Kasus, Pelaporan, Buku Pintar, Pengendalian Gratifikasi, Peran Kita, serta Games.
Dan fitur-fitur yang disajikan itu juga melibatkan interaksi para penggunanya. Misalnya fitur Contoh Kasus, para pengguna akan berperan sebagai pejabat yang memiliki kekuasaan dan dihadapkan dalam sejumlah situasi pemberian gratifikasi.


Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi lingkup Ditjen PSDKPDalam rangka pengenalan dan sosialisasi mengenai gratifikasi dan pengendaliannya, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Ditjen PSDKP pada tanggal 11 Agustus 2014 di Ruang Rapat Arwana, Lantai 14, Gedung Mina Bahari II, Jakarta Pusat yang dihadiri oleh Pejabat tingkat Eselon II, III dan IV, serta Pelaksana di lingkup Ditjen PSDKP dengan narasumber dari UPG KKP.

Dalam pembukaan acara disampaikan bahwa pelaporan gratifikasi perlu dilakukan oleh penyelenggara negara atau PNS di lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang terjadi melalui gratifikasi di lingkungan Ditjen PSDKP, ungkap Sekretaris Jenderal Ditjen PSDKP, Ir. Ida Kusuma Wardhaningsih. 

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di salah satu unit eselon I.Sebagai wujud tindak lanjut terhadap Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/KEPMEN-KP/2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, masing-masing kepala unit kerja tingkat eselon I lingkup KKP secara aktif telah melaksanakan sosialisasi mengenai gratifikasi kepada seluruh jajaran pegawai negeri dan penyelenggara negara di lingkungan kerjanya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menjadi saksi Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo dalam pernyataan komitmen pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi, sebagai salah satu upaya dalam pencegahan Korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Pelaksanaan penandatanganan Komitmen dilaksanakan di Gedung Mina Bahari I, Jalan Medan Merdeka Timur pada hari Kamis, 27 Maret 2014. Penandatangan Komitmen ini sebagai rangkaian dari berbagai kegiatan terkait dengan pengejawantahan penerapan pengendalian gratifikasi dalam rangka mewujudkan KKP Yang Transparan, Bersih, Melayani tanpa Korupsi.