Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 44/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengamanatkan bahwa unit-unit Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan KKP membentuk UPG pada level unit tersebut. Pembentukan UPG pada unit-unit tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penyebarluasan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) KKP kepada seluruh unit-unit kerja di lingkungan KKP.

Program Pengendalian Gratifikasi merupakan program yang telah lama diinisiasi oleh KKP sejak tahun 2014, namun dalam implementasinya hingga tahun 2016 masih belum dianggap optimal. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2017 berdasarkan hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), khususnya berkaitan dengan implementasi PPG masih ditemukan adanya ASN KKP yang belum memahami tentang gratifikasi dan pengendaliannya.

Adapun tugas UPG Eselon I dan UPT sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Permen KP tersebut adalah:

Selengkapnya...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada tanggal 12 Desember 2017 telah meluncurkan aplikasi pelaporan gratifikasi online bernama Gratifikasi Online (GOL) pada saat pelaksanaan hari Anti Korupsi Sedunia 2017 di Hotel Bidakara Jakarta.

KPK RI menyampaikan bahwa dengan hadirnya aplikasi ini diharapkan unit-unit pengendalian gratifikasi (UPG) yang ada di tiap-tiap instansi/lembaga dapat menggunakannya dan terintegrasi dalam satu sistem pelaporan. Hadirnya GOL nantinya akan dapat mempermudah dan mempersingkat waktu penyampaian dan komunikasi terkait pelaporan gratifikasi antara UPG dengan KPK RI. Dari sisi pengguna (user), aplikasi GOL juga akan mempermudah melaporkan gratifikasi, tanpa harus bingung memilih lapor secara online di aplikasi milik instansi internal atau di KPK RI. Apikasi ini juga tersedia secara mobile di gadget berbasis Android dan Apple iPhone.

Kini UPG KKP telah mengintegrasikan aplikasi pelaporan online gratifikasi yang dimiliki UPG KKP dengan GOL dari KPK RI, sehingga pelapor gratifikasi dapat melaporkan peristiwa gratifikasi yang dialami menggunakan aplikasi GOL yang telah terintegrasi di web UPG KKP di menu Lapor Gratifikasi. Bagi Anda yang ingin mempelajari cara penggunaan aplikasi tersebut, silakan tonton video tutorialnya di sini atau unduh panduan dalam format PDF di sini.

Sosialisasi Pembangunan Budaya Integritas dan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di Lingkungan KKP dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2017 di Ruang Pertemuan PPN Karangantu yang dihadiri oleh sebanyak 48 orang pegawai di lingkungan PPN Karangantu.

Materi sosialisasi pada sesi pertama, yaitu Pembangunan Budaya Integritas disampaikan oleh Inspektur V, Drs. Cipto Hadi Prayitno yang membahas tentang butir-butir arahan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait integritas. Semenjak KKP dipimpin oleh Ibu Susi Pudjiastuti, KKP masuk ke dalam era perubahan dan beliau siap memimpin perubahan tersebut. Mindset ASN KKP harus diubah dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang berpikiran sempit dan picik. Perubahan tersebut dimulai dari dibangunnya integritas para pegawai (individu) sehingga para individu yang berintegritas ini nantinya akan mampu membawa organisasi berintegritas pula. Hal ini senada dengan butir kedua arahan Bu Susi bahwa KKP adalah integritas, di mana setiap ASN KKP harus selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang terpuji dan bermartabat serta menjaga akuntabilitas dengan good attitude dan appropriate manner. Disampaikan pula bahwa KKP telah bertransformasi menjadi kementerian yang disegani dan diperhitungkan, maka mental positif dan sikap sportif harus terus ditingkatkan. Menjadi pegawai di KKP perlu melakukan pengabdian panjang yang tidak selesai begitu saja setelah menteri atau pejabatnya sudah tidak bertugas lagi. Untuk itu perlu komitmen dan dedikasi yang dapat ditunjukkan melalui ketaatan pada proses dan sistem, bukan hanya bergantung pada orang lain. Semua program KKP yang dilaksanakan harus transparan, bersih, bebas kick back, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengalokasian dan penggunaan anggaran harus jelas efisien, dan tepat sasaran. Dalam butir menteri tersebut disampaikan pula bahwa seluruh jajaran KKP harus memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, perlu melakukan studi, perbandingan, dan evaluasi yang jujur untuk memastikan kemanfaatan program yang dilaksanakan KKP.

Selengkapnya...

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Gratifikasi 2016 dilaksanakan pada 31 Oktober s.d. 3 November 2016 di Hotel Aston Bogor. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Gratifikasi Deputi Bidang Pencegahan KPK RI dengan dihadiri peserta sebanyak 130 orang terdiri dari ketua dan anggota Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dari 28 kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah (KLOP).

Tujuan dilaksanakannya Rakornas Pengendalian Gratifikasi adalah untuk meningkatkan fungsi dan peran UPG serta memperkuat sinergi pencegahan korupsi melalui penguatan sistem dan pengendalian gratifikasi.

Rangkaian Rakornas Pengendalian Gratifikasi terbagi menjadi 5 sesi utama, yaitu Diskusi Seputar Gratifikasi (Gratification Update), Team Building (outbound), workshop, Diskusi Penguatan Pengendalian Gratifikasi, dan Seminar Membangun Spirit Perjuangan Melawan Gratifikasi.

Selengkapnya...